Peraturan Dirjen Pajak - PER - 26/PJ/2010
Tanggal 4 Mei 2010
TATA CARA PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Menkeu Sri Mulyani Ani ke World Bank, Manuver Pencitraan?

JAKARTA, KOMPAS.com — Kabar ditunjuknya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai Managing Director World Bank terus mengemuka. Jika benar, per 1 Juni mendatang, mantan Ketua KSSK yang tengah disoroti dalam kasus Bank Century itu akan berkantor di Washington DC, Amerika Serikat.

Anggota Tim Pengawas Kasus Bank Century, Hendrawan Supratikno, mengatakan, publik tak perlu terlalu terlena dengan kabar tersebut. Ada baiknya, menurut dia, menunggu official statement alias pernyataan resmi dari World Bank.

Hendrawan menduga, ada gelagat manuver pencitraan di tengah pemeriksaan gencar yang dilakukan KPK terhadap Sri Mulyani. "Kita tunggu official statement oleh World Bank. Bisa jadi info ini sengaja ditiupkan untuk posisi pencitraan. Bahwa dia di internasional punya reputasi baik. Bisa jadi ini manuver pencitraan," ujar Hendrawan di sela rapat dengan KPK, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/5/2010).

"Misalnya, saya maling di desa saya, mau jadi anggota DPR. Kemudian, saya meminta kepada kepala desa untuk mengeluarkan surat pernyataan kelakuan baik agar saya tidak dinilai cacat sebagai anggota DPR," lanjutnya.

Akan tetapi, secara fair, Hendrawan juga mengapresiasi jika kabar tersebut benar. "Kita beri selamat kalau benar karena posisi itu tidak mudah diraih," ujarnya.

Mengenai kelanjutan proses kasus Bank Century, KPK dinilainya harus memiliki mekanisme sendiri bagaimana menindaklanjutinya jika Sri Mulyani tak lagi di Tanah Air. Dalam rekomendasi Pansus Angket Kasus Bank Century, Sri Mulyani diindikasi sebagai salah pejabat yang diduga harus bertanggung jawab dalam pengucuran dana talangan Bank Century. "Sri Mulyani selama ini takut dicap sebagai orang yang bersalah dalam pengambilan kebijakan Bank Century," ujarnya.

Persiapan Penerimaan CPNS DEPKEU 2010

Kementerian Keuangan diperkirakan akan membuka peluang kerja bagi para lulusan
Sarjana Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2) di tahun 2010 ini. Untuk mendapatkan peluang ini,dilaksanakan penyaringan yang terdiri dari 4 tahapan, yakni tes potensi akademik, psikotes,tes kesehatan dan kebugaran, dan wawancara.

Diperkirakan, kebutuhan pegawai baru Kementerian Keuangan tahun ini sebesar 1722 orang. Dimana jumlah tersebut akan dibagi ke dalam 12 unit eselon I sesuai dengan kebutuhan tiap instansi. Walaupun berbasis keuangan, tampaknya Kementerian Keuangan tidak hanya memberikan kesempatan bagi sarjana lulusan jurusan Ekonomi dan jurusan-jurusan terkait keuangan lainnya. Kementerian Keuangan pun akan membuka peluang bagi sarjana lulusan dari jurusan Desain Komunikasi Visual, Ilmu Sejarah, Sastra Arab, Sastra Jepang, Sastra Cina, Pendidikan Bahasa Indonesia, hingga Pendidikan Matematika.

Persyaratan yang diberikan pada penyaringan kali ini kurang lebih sam a dengan
persyaratan pendaftaran penyaringan CPNS Departemen Keuangan pada tahun 2008.
Persyaratan tersebut terkait dengan usia, kualifikasi pendidikan, Indeks Prestasi Kumulatif,kesehatan, dan kesediaan penempatan saat lulus nantinya. Informasi lengkap mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran secara lengkap dan resmi akan diumumkan pada awal bulan Mei 2010. Pendaftaran penyaringan ini secara keseluruhan akan dilaksanakan secara online.

Namun, calon peserta diharapkan sudah mempersiapkan segala keperluan sejak dini
khususnya yang terkait dengan kebutuhan administrasi, misal Surat Keterangan Sehat,
Surat Keterangan Kelakuan Baik, Kartu Kuning, dan Legalisir Ijazah. Selain itu, tampaknya dalam pelaksanaan proses penerimaan nanti, grading penerimaan akan diperketat dari tahun-tahun sebelumnya terutama untuk hal-hal yang terkait dengan integritas dan kompetensi dasar. Khusus untuk tes kesehatan dan kebugaran akan disesuaikan dengan standar yang ada, maka setiap peserta harus berada dalam kondisi yang benar-benar sehat dan tidak dalam kondisi yang memberatkan, misal hamil.

PENJELASAN MENGENAI PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA
Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 56/PJ/2010, 27 April 2010

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2010
Tanggal 28 April 2010
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus