Agus Dikenal Tegas dan Berani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima ucapan selamat dari Direktur Bank Mandiri Agus DW Martowardojo saat acara kuliah perpisahan Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di Jakarta, Rabu (19/5) siang. Malam harinya di Cikeas, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan Agus Martowardojo menjadi Menteri Keuangan dan Anny Ratnawati menjadi Wakil Menteri Keuangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Terpilihnya Agus Martowardojo sebaga menteri keuangan baru menggantikan Sri Mulyani mendapatkan sambutan baik dari berbagai pihak. Mantan Menkeu Sri Mulyani, yang ditanya tanggapannya soal terpilihnya Agus Martowardojo sebagai Menteri Keuangan, mengatakan, sangat bagus. ”Beliau sudah punya reputasi yang sangat dikenal orang,” kata Sri di Jakarta, Rabu malam.

Mengenai posisi Anny sebagai Wakil Menteri Keuangan, Sri berpendapat, Anny sudah tahu di dalam Kementerian Keuangan. ”Pak Agus membawa leadership-nya. Jadi kombinasi yang baik, akan sangat luar biasa!” kata Sri.

Lanjutkan pembersihan

Menurut pengamat ekonomi Tony Prasetiantono, penunjukan Agus yang masih menjabat Direktur Utama Bank Mandiri Tbk sebagai Menteri Keuangan sangat tepat. Sosok Agus cocok untuk menjalankan reformasi birokrasi di Kemenkeu.

”Dia sudah terbukti sukses memimpin reformasi di Bank Mandiri, tegas dan berani. Karakteristik ini sangat diperlukan, terutama di Pajak dan Bea Cukai. Soal leadership Agus sangat menonjol, berani ambil keputusan meski sulit,” kata Tony.

Pengamat kebijakan publik Teten Masduki mengatakan, Agus diharapkan sanggup melanjutkan pembersihan aparat pajak dan Bea Cukai. ”Dia diharapkan tidak kompromi dengan pengemplang pajak besar,” ujarnya.

Pengamat pasar modal Ferry Latuhihin menilai Agus sebagai pekerja keras dan berani dalam menegakkan peraturan. Menurut dia, walau Agus memiliki kapasitas yang berbeda dengan Sri Mulyani, Agus memiliki etos kerja dan integritas yang tinggi. Diperkirakan pasar modal akan menanggapi positif.

Ekonom Krisna Wijaya menjelaskan, bankir menjadi Menkeu jelas sangat bagus dan tepat untuk kondisi Indonesia saat ini. Selain bisa memadukan kebijakan fiskal, dan moneter, juga sinkronisasi ke sektor riil karena Agus seorang bankir.

Lebih dari itu, dari sisi integritas jelas akan memastikan reformasi perpajakan akan berjalan sama lugasnya seperti Sri Mulyani. ”Kalau kelemahan beliau soal fiskal, saya yakin Kementerian Keuangan sudah tertata baik, jadi tidak ada masalah. Kualitas kepemimpinan yang dimiliki Agus pasti bisa melaksanakannya,” ujarnya.

Ekonom Fadhil Hasan mengatakan, Agus dan Anny sebenarnya merupakan pasangan yang cocok karena keduanya paham aspek mikro (keuangan dan sektoral). Jadi, mereka diharapkan memiliki visi yang sama dalam memfokuskan kebijakan fiskal pada aspek pemberdayaan sektor riil yang selama ini agak terbaikan.

”Saya harapkan duet ini bisa memfungsikan anggaran untuk mencapai sasaran pro-poor, pro-growth, dan pro-job. Selama ini hanya pro-growth-nya yang menonjol. Tapi saya kira ini merupakan pilihan terbaik dari pilihan yang ada. Artinya, posisi Kementerian Keuangan relatif bebas dari kepentingan partai politik,” ujar Fadhil.

Pengamat pasar uang Farial Anwar menyayangkan penunjukan Agus sebagai Menkeu. Menurut dia, sebagai bankir, kemampuan dan profesionalisme Agus tidak perlu diragukan lagi. Namun, sebagai pemikir dan pengambil kebijakan di ekonomi makro, moneter, dan fiskal, kemampuan Agus masih diragukan karena sama sekali tidak memiliki pengalaman yang kuat di bidang tersebut.

Ketua Umum Perhimpunan Bank Umum Nasional Sigit Pramono mengatakan, kalangan perbankan menyambut gembira. Alasannya, kalangan bankir sudah mengenal dan berhubungan baik dengan Agus yang sesama bankir. ”Selain itu, adanya harapan baru bahwa Agus dapat menyinkronkan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter sehingga mampu menggerakkan sektor riil,” kata Sigit.

Menurut Sigit, kalau selama ini sektor perbankan selalu dianggap sebagai penyebab tidak bergeraknya sektor riil, Agus diharapkan bisa melihat persoalan dengan lebih tajam dan menetapkan langkah-langkah penyelesaiannya secara berimbang.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menyatakan, dunia usaha menyambut baik keputusan penunjukan Agus sebagai Menkeu. Menurut Sofjan, Agus punya kemampuan mikroekonomi yang mumpuni. Terlihat dari keberhasilan dia mengembangkan Bank Mandiri.

Namun, Sofjan mengkhawatirkan tiga hal atas Agus, yakni kemampuan makroekonomi yang belum diketahui, tidak mengenal birokrasi, dan kemampuan politik. Dari ketiga poin ini, Sofjan menggarisbawahi Agus harus meningkatkan kemampuan politik untuk berkoordinasi dan bersikap tegas, baik terhadap kementerian lain, pemerintah daerah, maupun politisi DPR.

Menteri Keuangan

Siapakah Agus Martowardojo?

JAKARTA, KOMPAS.com — Akhirnya, Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardojo terpilih oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai menteri keuangan baru pengganti Sri Mulyani Indrawati.

Jejak pria kelahiran Amsterdam, 24 Januari 1956, ini sepertinya tidak lepas dari bank. Ia pernah dicalonkan menjadi gubernur BI oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi terjegal di DPR.

Sejak Mei 2005, Agus menjadi Direktur Utama Bank Mandiri menggantikan pejabat lama, ECW Neloe. Agus memang bukan orang baru di Bank Mandiri. Ia masuk pada 1998 dan menduduki jabatan dari Managing Director Risk Management and Credit Restructuring pada tahun 1999, Managing Director Retail Banking and Operation Coordinator (2000), dan Managing Director Human Resources and Support Services (2001).

Sebelumnya, lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) pada 1984 ini adalah Dirut Bank Permata selama tiga tahun (2002-2005)."Jabatan ini kan amanah," kata Agus kala pelantikan sebagai Dirut Bank Permata.

Sebelum diangkat menjadi Direktur Utama PT Bank Permata Tbk terhitung 31 Oktober 2002, Agus dipercaya sebagai advisor bagi Ketua dan Wakil Ketua BPPN untuk bidang Perbankan (2002).

Lulus kuliah, Agus bekerja di Bank of America melalui Officer Development Program sebagai International Loan Officer. Sesudah itu, mulai 1986, Agus hengkang ke Bank Niaga hingga 1994.

Berikutnya berturut-turut dia menjabat sebagai Deputy Chief Executive Officer di Maharani Holding (1994), Direktur Utama di Bank Bumiputera (1995-1998), dan Direktur Utama di Bank Ekspor Impor Indonesia (1998).

Di lingkungan organisasi perbankan, Agus adalah Ketua Umum Perbanas (Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional Swasta) periode 2003-2006.

Agus juga mengikuti berbagai kursus perbankan dan manajemen, termasuk di State University of New York, Buffalo, AS; Stanford University, Palo Alto, AS; dan Institute of Banking and Finance, Singapura.

Sri Mulyani : Pertambangan Malas Bayar Pajak

JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuding setoran pajak dari sektor pertambangan masih rendah ketimbang sektor usaha lain.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan setoran pajak penghasilan (PPh) pertambangan ke pemerintah hanya Rp 8,8 triliun. "Padahal pada periode yang sama pada tahun lalu kita dapat peneriaman Rp 12,4 triliun," ujar Sri Mulyani usai rapat evaluasi makro ekonomi di Istana Wakil Presiden (Wapres), Jumat (14/5).

Mulyani menyebutkan, penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pertambangan hanya sebesar Rp 1,8 triliun. Pencapaian ini Jauh lebih rendah ketimbang tahun lalu yang bisa mencapai Rp 6,1 triliun. "Wakil Presiden menugaskan pak Menko Perekonomian untuk mencari tahu penyebab mengapa pembayaran PPh dan PPN sektor pertambangan masih rendah," kata Sri Mulyani.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa berjanji sendiri mengaku akan mencari tahu penyebab rendahnya penerimaan PPh dan PPN pertambangan itu. Menurut Hatta, seharusnya kondisi seperti ini tak perlu terjadi mengingat harga komiditas tambang masih bagus dan tingkat produksi juga terus meningkat.

"Apakah mereka itu konsolidasi akibat beban-beban yang lalu, kita tidak tahu tapi akan kita cermati penyebabnya," janji politisi Partai Amanat Nasional itu.

Hanya saja Hatta mengingatkan, rendahnya tingkat pembayaran pajak dari sektor usaha pertambangan belum tentu karena mereka manipulasi pajak. "jangan dibilang begitu, namanya juga baru mau dicek, kan banyak faktor," tukas Hatta.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 181/PMK.011/2009 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Peraturan Menteri Keuangan - 99/PMK.011/2010, 6 Mei 2010

Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 62/PJ/2010
Tanggal 10 Mei 2010
PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57/PMK.03/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.03/2009 TENTANG PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO